TANJUNG SELOR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kesbangpol kabupaten/kota se-Kaltara. Pertemuan ini membahas sejumlah isu aktual sekaligus menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur dan menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, Jonilius menegaskan rakor ini penting untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kondusifitas daerah. “Ada surat dari Mendagri untuk menindaklanjuti beberapa poin penting. Salah satunya, memberdayakan ormas di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Peran ormas dalam menjaga kondusifitas daerah sangat dibutuhkan,” kata Jonilius.
Jonilius berharap Koordinasi ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kaltara serta menyelaraskan program kerja lintas wilayah agar sesuai dengan kebijakan nasional dan prioritas daerah dalam rangka menjaga stabilitas di daerah.
“Harapan kami, di akhir pertemuan ada komitmen bersama terkait peningkatan kinerja dalam melaksanakan tupoksi ” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kaltara, Rano Liling menyoroti isu strategis yang mencuat dalam dua bulan terakhir dan dinilai berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Perlu ditingkatkan deteksi dini dan cegah dini serta pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.
Dalam rangka menindaklanjuti surat Kemendagri, ada empat hal yang perlu dijalankan, yakni rakor forkopimda, kegiatan yang pro rakyat, pengumpulan ormas dan tokoh masyarakat serta penerbitan surat edaran untuk mengaktifkan kembali siskamling.
“Saya meminta kabupaten/kota melaksanakan empat kegiatan tersebut, sekaligus menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan,” harapnya
Kepala Badan Kesbangpol, Dharmawan, mengungkapkan perlunya dukungan provinsi, terutama dalam hal koordinasi nasional dan penguatan anggaran.
“Kami butuh dukungan dari provinsi. Untuk laporan dari Mendagri, semua sudah kami lakukan.” ungkapnya.
Dharmawan menambahkan, keterbatasan anggaran membuat peran Kesbangpol semakin berat. “Kita ini menjadi mata dan telinga kepala daerah, Ada 140 ormas yang menjadi binaan kami. Untuk forum-forum di provinsi sudah ada hibah, harapannya mereka juga turun ke kabupaten/kota untuk silaturahmi dan penguatan di lapangan,” pungkasnya. (nur)
