Cegah Kewarganegaraan Ganda, PWI Gelar FGD di Pulau Sebatik

25 September 25 | 19:56 WITA

FGD : PWI Nunukan bersama instansi terkait menggelar FGD di Pulau Sebatik, Kamis (25/9/2025).

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan menggelar Forum Diskusi Group (FGD) di Pulau Sebatik pada Kamis (25/9) pagi.

Dengan tema “Mengurai Fenomena Kewarganegaraan Ganda di Perbatasan”, FGD ini dibuka langsung oleh Sekretaris PWI Nunukan, Taufik.

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis untuk membedah fenomena kewarganegaraan ganda yang selama ini menjadi isu krusial di kawasan perbatasan.

Dalam sambutan kegiatan yang dipandu oleh moderator Felix ini, Taufik menegaskan bahwa PWI secara konsisten menyoroti isu-isu strategis di Kabupaten Nunukan, termasuk persoalan kewarganegaraan ganda.

Baca juga  Polda Kaltara Peringati Hari Juang Polri, Refleksi Peran Polisi dalam Sejarah Kemerdekaan

Tema ini, katanya, diangkat bukan sekadar untuk diskusi, melainkan sebagai edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya identitas kewarganegaraan yang sah.

“Kita mengangkat tema ini untuk menguji realitas sosial di perbatasan. Sebatik bukan satu-satunya kawasan yang menghadapi tantangan kewarganegaraan ganda, fenomena serupa juga terjadi di perbatasan lain, termasuk Banjarmasin. Melalui forum ini, kami hadir sebagai fasilitator agar masyarakat mendapat pemahaman yang benar,” jelas Taufik.

Baca juga  Bupati Bulungan Syarwani Dianugerahi SIWO Award II 2025 Kategori Good Governance, Dinilai Berhasil Majukan Dunia Olahraga

Tiga narasumber yang dihadirkan yakni Zulfan Andrian, perwakilan Kantor Imigrasi Nunukan, Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, Direktur Politeknik Negeri Nunukan, Arkas Viddy, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan Agustinus Palentek.

Para narasumber membedah fenomena kewarganegaraan ganda dari sudut pandang hukum, administrasi kependudukan, hingga pendidikan dan pembinaan masyarakat.

Baca juga  Gubernur Serahkan Bonus Terhadap Atlet Peraih Medali di PON XXI

PWI juga mengundang tokoh masyarakat, pemuda Sebatik, serta perwakilan organisasi lokal agar hasil diskusi dapat menjadi jembatan informasi dan edukasi bagi masyarakat perbatasan.

“Kenapa kami mengundang para pemuda dan tokoh masyarakat? Karena mereka adalah penyambung informasi. Kita ingin memastikan pemahaman yang benar tentang kewarganegaraan sesuai aspek hukum,” tuturnya.

Forum ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi sinergi lintas sektor dalam menangani fenomena kewarganegaraan ganda di perbatasan Indonesia–Malaysia. (*)

Bagikan:

Berita Terkait