TANJUNG SELOR — Pemkab Bulungan terus mengakselerasi perluasan dan implementasi elektronifikasi pajak serta retribusi daerah. Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemkab Bulungan mendorong percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si. menegaskan, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar inisiatif pemerintah daerah, melainkan sejalan dengan kebijakan nasional dan arahan kementerian terkait.
“Memang itu menjadi semangat yang bukan hanya dari inisiatif daerah, tetapi juga dari kementerian terkait,” kata Syarwani.
Menurutnya, kebutuhan digitalisasi semakin terasa di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pendidikan.
“Dalam pengurusan data pokok pendidikan atau dapodik, itu sudah sangat membutuhkan ketersediaan dan kemapanan aspek digitalisasi,” jelasnya.
Upaya percepatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI). Syarwani menyebutkan, sejumlah rekomendasi BI dapat langsung diimplementasikan di daerah, termasuk integrasi sistem pembayaran digital pada layanan transportasi laut.
“Salah satunya penerapan sistem pembayaran digital di Pelabuhan Kayan II,” ungkapnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara hingga Mei 2025, jumlah pengguna QRIS di Kaltara tercatat sebanyak 124.543 pengguna, meningkat 3.106 pengguna dibandingkan posisi akhir Desember 2024 yang mencapai 121.437 pengguna. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam mengakselerasi digitalisasi.
“Dalam forum TP2DD ini kita memang banyak membahas keuangan daerah, tetapi jika dilihat lebih luas, digitalisasi juga mencakup banyak bidang lain yang tidak selalu berkaitan langsung dengan keuangan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi perangkat daerah yang dinilai cepat beradaptasi terhadap perubahan sistem.
“Saat ini hampir seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah sudah berbasis digital, menggantikan sistem manual yang dulu digunakan,” terangnya.
Menurut Syarwani, transformasi digital tidak hanya bertujuan memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Langkah ini untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama dalam integrasi berbagai aplikasi layanan.
“Kita masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan aplikasi yang sudah dikembangkan, dan ini akan terus kita benahi,” babernya.
Sementara itu, Ketua TP2DD0q Bulungan Risdianto menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi memungkinkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan yang terpenting adalah integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kinerja TP2DD Kabupaten Bulungan menunjukkan tren positif. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), capaian Bulungan pada semester pertama 2024 berada di angka 89,7 persen, lalu meningkat signifikan menjadi 96,8 persen pada semester kedua 2024.
“Kenaikan ini tidak terlepas dari percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah,” katanya.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan, H.M. Zulkifli, memaparkan berbagai strategi daerah dalam memperluas implementasi digitalisasi pajak dan retribusi.
“Kami terus menyusun langkah-langkah agar seluruh potensi pendapatan daerah dapat terkelola secara digital dan terintegrasi,” ujarnya.
Pertemuan TP2DD tersebut juga melibatkan partisipasi aktif pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perwakilan perangkat daerah.
“Sinergi antar pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan media massa dinilai menjadi kunci keberhasilan transformasi keuangan daerah,” pungkasnya. (nur)
