TANJUNG SELOR – Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) mengikuti Grand Entry Meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran (TA) 2025 sekaligus penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, Selasa (3/2). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting dari ruang vidcon Mapolda Kaltara.
Wakapolda Kaltara, Andries Hermanto, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara. Agenda ini merupakan tahapan awal proses pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Entry meeting ini menjadi bagian penting dalam rangka memastikan proses pemeriksaan laporan keuangan berjalan transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Andries Hermanto.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam sistem pengawasan keuangan negara yang bertujuan memastikan pengelolaan anggaran di lingkungan Polri berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemeriksaan ini menjadi bagian integral dari sistem pengawasan eksternal negara untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Secara nasional, kegiatan ini dipimpin oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri bersama tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang bertugas melakukan audit terhadap laporan keuangan Polri.
“Melalui proses pemeriksaan ini diharapkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Polri semakin baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Menurut Andries, kegiatan entry meeting menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan audit secara menyeluruh pada setiap satuan kerja Polri, termasuk di tingkat kepolisian daerah.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini dapat menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan agar semakin efektif, efisien, dan terhindar dari potensi penyimpangan,” tegasnya.
Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, Polda Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di lingkungan Polri.
“Kami berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (nur)
